Inilah Alasan Pemerintah Memblokir Layanan Pesan Telegram!

JAKARTA (Idracos) -  Pemerintah  memblokir akses layanan pesan terenkripsi Telegram versi situs web (Telegram web), dengan alasan kekhawatiran bahwa hal tersebut digunakan untuk menyebarkan "propaganda radikal dan teroris" di negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia (indonesia). layanan pesan Telegram web tidak bisa dibuka melalui operator Telkomsel, XL dan Indosat. Namun untuk Telegram versi Aplikasi smartphone masih dapat diakses.

Upaya Langkah tersebut dilakukan di tengah meningkatnya kekhawatiran akan meningkatnya kehadiran dan pengaruh Negara Islam di Asia Tenggara karena kelompok jihad kehilangan wilayah di Suriah dan Irak.

Indonesia sendiri telah melihat kebangkitan kembali militansi yang tumbuh di rumah, yang sebagian besar diilhami oleh Negara Islam; Sebuah bom bunuh diri kembar di sebuah stasiun bus di Jakarta pada Mei menewaskan tiga petugas polisi dan melukai beberapa lainnya. dengan seperti Ini indonesia telah meningkatkan kerjasama anti-terorisme dengan Negara Malaysia dan Filipina.

"Ini harus dilakukan karena ada banyak saluran dalam layanan yang penuh dengan propaganda radikal, teroris, cara membuat bom, bagaimana melakukan serangan,yang semuanya bertentangan dengan hukum di Indonesia," Kementerian komunikasi mengatakan dalam sebuah pernyataan di situsnya.

Telegram adalah platform messaging yang dikenal populer di kalangan simpatisan Negara Islam, yang menggunakan chatroom dengan ratusan anggota serta percakapan pribadi.

Kementerian komunikasi menambahkan bahwa aplikasi mobile dan versi desktop Telegram akan diblokir di seluruh Indonesia. Ia tidak mengatakan apakah akan mengambil tindakan serupa terhadap platform olahpesan lainnya.

Banyak aplikasi perpesanan seperti Whatsapp dan Telegram menawarkan enkripsi end-to-end dari pengirim ke penerima, yang berarti bahkan tidak perusahaan yang menyediakan platform dapat melihat pesannya.

Pejabat keamanan di beberapa negara mengeluh bahwa aplikasi tersebut memberi ruang yang aman bagi militan untuk berkomunikasi satu sama lain. Beberapa pemerintah, termasuk Australia dan Inggris, telah mendesak perusahaan teknologi untuk berbuat lebih banyak untuk membantu badan keamanan menggagalkan ancaman keamanan.

Pada bulan Maret, seorang penyerang di Westminster Bridge London dilaporkan telah mengirim pesan terenkripsi beberapa saat sebelum membajak mobilnya ke pejalan kaki, menewaskan empat orang, dan menikam seorang petugas polisi dengan fatal.

Menteri dalam negeri Inggris Amber Rudd mengatakan pada saat itu bahwa enkripsi tersebut "tidak dapat diterima" .